Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PGN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Foto: Oji/Man

Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk menyelesaikan pembangunan pipa transmisi Batang–Cirebon. Sehingga, nanti surplus gas dari Provinsi Jawa Timur dapat didistribusikan ke provinsi Jawa bagian Barat dan Sumatera bagian Selatan.

Demikian salah satu poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dengan Direktur Utama PGN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Sebelumnya, Direktur Utama PGN M Haryo Yunianto meminta dukungan dari DPR untuk menyambung pipa tersebut.  Ia pun berharap, pembangunan pipa gas Cirebon-Batang mendapat dukungan dari APBN.

Dengan pembangunan pipa itu, maka masalah kelebihan pasokan gas di Jawa Timur dan penurunan gas di Jawa Barat dapat teratasi. “Saat ini baru terputus di Cirebon dan Batang. Harapannya kalau Cirebon–Batang bisa dibangun oleh APBN, surplus di Jawa Timur bisa kita kirim ke Jawa Barat dan Sumatera bagian selatan,” katanya.

Pembangunan jaringan pipa transmisi dari Cirebon menuju Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang ini ditargetkan beroperasi pada 2023. Pembangunan infrastruktur pipa gas bumi ini ditujukan untuk mendukung implementasi energi bersih bagi kawasan industri. Adapun, sumber gas yang mengalir KIT Batang bersumber Jambaran Tiung Biru (JTB) yang dikelola oleh Pertamina EP Cepu (PEPC).

Dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI juga mendukung Direktur Utama PT. PGN agar pemerintah menetapkan alokasi pasokan gas hulu khusus untuk jargas rumah tangga PT. PGN Tbk (non–APBN) dengan harga maksimal USD 4,72/MMBTU untuk mengakselerasi pengembangan jargas rumah tangga dan gas untuk keperluan transportasi dengan berbagai skema infrastruktur. (ann/mh)